TIMETODAY.ID, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil di STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Selasa (18/11/2025). Pertemuan berlangsung terbuka, menjadi ruang dialog untuk merumuskan gagasan dan rekomendasi terkait langkah penguatan reformasi institusi kepolisian.
Dalam forum tersebut, berbagai isu mengemuka mulai dari rekrutmen, tata kelola, pengawasan, hingga pembaruan digital. Suasana diskusi berjalan intens namun konstruktif, mencerminkan harapan publik terhadap polisi yang semakin profesional dan akuntabel.
Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG), Daniel Awigra, menegaskan perlunya memperkuat sistem internal Polri untuk mendukung profesionalitas.
“Perbaikan dalam proses rekrutmen, pendidikan, pelatihan, dan meritokrasi merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan kualitas pelayanan kepolisian semakin meningkat,” ujarnya.
Ia juga menilai penguatan Kompolnas penting sebagai mitra pengawasan eksternal demi memperkuat akuntabilitas.
Sejalan dengan itu, perwakilan Centra Initiative, Dr Al Araf, menyoroti pentingnya penyempurnaan tata kelola.
“Meritokrasi dan pengawasan yang lebih transparan akan mendukung Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara optimal,” kata dia.
Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, mengangkat isu-isu yang kerap dirasakan masyarakat sehari-hari.
“Ada beberapa hal seperti penanganan laporan masyarakat, persoalan kedisiplinan, dan mekanisme pengawasan yang memerlukan perhatian khusus untuk penyempurnaan ke depan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa masukan ini ditujukan untuk membuat reformasi lebih responsif terhadap kebutuhan publik.
Ketua Umum NEFA, Dodi Ilham, memberikan catatan serupa terkait pembinaan personel.
“Pembenahan pada aspek rekrutmen, pendidikan, mutasi, serta mekanisme penghargaan dan sanksi merupakan bagian dari proses panjang reformasi yang telah didorong sejak lama,” ujarnya.
Dodi juga kembali menyoroti peran community policing sebagai pendekatan yang dapat mendekatkan Polri dengan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Badan Pengurus ELSAM, Sandrayati Moniaga, menekankan pentingnya inklusivitas dan modernisasi.
“Gender mainstreaming dan pembaruan di bidang digital penting untuk memperkuat kualitas pelayanan publik. Kami berharap seluruh proses reformasi dapat tetap berorientasi pada prinsip hak asasi manusia,” ucapnya.
Audiensi ini menjadi bagian dari rangkaian upaya Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk menghimpun pandangan berbagai pihak. Wacana besar penguatan institusi kepolisian kembali mengemuka, dengan harapan agar seluruh proses reformasi berjalan konsisten dan berdampak nyata bagi masyarakat.***
Editor : Syafira
Sumber : iNews.id
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
