TIMETODAY.ID — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan kebijakan untuk meliburkan angkutan umum (angkot) di Bogor selama libur Lebaran 2025.
Keputusan ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur Puncak pasca-Lebaran. Sebagai bentuk kompensasi, setiap pengemudi angkot yang terdampak akan menerima Rp1,5 juta yang dikoordinir oleh Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU) masing-masing.
Kompensasi bagi Sopir Angkot
Sebanyak 600 pengemudi angkot dengan trayek Sukasari–Ciawi–Cisarua mendatangi Kantor Organda Kabupaten Bogor di Jalan Bogor-Jakarta, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja.
Ketua Organda Kabupaten Bogor, Haryandi, menyebutkan bahwa sebagai bentuk dukungan, setiap pengemudi angkot jurusan Cisarua akan menerima kompensasi sebesar Rp1.000.000, serta bingkisan hasil kerja sama dengan Baznas dan Bank Jabar.
Rincian penerima bantuan adalah sebagai berikut:
- Angkot 02 A Cisarua: 416 penerima
- Angkot 02 B Cibedug: 142 penerima
- Angkot 02 C Pasir Muncang: 71 penerima
Total penerima bantuan adalah 629 orang dari kuota 651 orang, dengan 22 sopir tidak terserap dalam program ini.
Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, menjelaskan bahwa sanksi bagi angkot yang nekat beroperasi adalah pencabutan izin trayek.
“Untuk sopir yang menerima kompensasi, khususnya jalur Puncak, pasti ada kekosongan trayek yang dapat diisi oleh moda transportasi lainnya,” ujarnya.
Pro dan Kontra Kebijakan
Kebijakan peliburan angkot di Bogor menuai beragam reaksi. Beberapa warga lokal mengeluhkan kesulitan akses transportasi, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi.
Keluhan Warga:
- “Mau pulang pergi tapi tidak ada angkot, sangat menyulitkan kami yang tidak punya kendaraan pribadi.” (@hannaysc*)
- “Ojek mahal dan sulit didapat di daerah Puncak.” (@reyh**.kah**)
- “Seharusnya pemerintah menyediakan transportasi alternatif, seperti bus gratis.” (@de_alv***)
Di sisi lain, ada pula yang mendukung kebijakan ini dengan alasan mengurangi kemacetan di jalur wisata Puncak.
Dukungan terhadap Kebijakan:
- “Jika tidak ada tindakan tegas, jalur Puncak akan terus macet total.” (@indr*.a**)
- “Angkot memang salah satu penyebab kemacetan karena sering ngetem sembarangan.” (@majahce*)
- “Perlu evaluasi, tetapi langkah ini lebih baik daripada tidak ada solusi sama sekali.” (@waci**)
Usulan Transportasi Terintegrasi
Beberapa warga menyarankan sistem transportasi umum yang lebih tertata, mirip dengan TransJakarta atau JakLingko di Jakarta.
Saran Warga:
- “Seharusnya pemerintah menerapkan sistem transportasi terintegrasi agar angkot tidak ngetem sembarangan.” (@wir*_l**)
- “Dibutuhkan bus milik Pemda yang bisa melayani warga selama Lebaran.” (@uyun***)
Evaluasi Kemacetan dan Efektivitas Kebijakan
Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat menilai bahwa pembatasan angkot di kawasan Puncak dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan lalu lintas. Gubernur Dedi Mulyadi pun mengklaim bahwa mudik Lebaran 2025 jauh lebih lancar dibandingkan tahun sebelumnya.
Data lalu lintas menunjukkan adanya penurunan volume kendaraan di beberapa jalur utama:
- Jalur Pantura: 37.915 kendaraan melintas di Kabupaten Indramayu pada H-1 Lebaran 2025, dengan kondisi lalu lintas ramai lancar.
- Tol Cipali: 32 ribu kendaraan melintas dari Jakarta menuju Cirebon, lebih sedikit dibandingkan hari sebelumnya.
- Jalur Nagreg: 80.389 kendaraan dari Bandung melintas menuju Garut dan Tasikmalaya, turun drastis dibandingkan H-3 dan H-2 Lebaran.
Gubernur Dedi Mulyadi berharap kebijakan ini dapat diterapkan lebih luas dan diikuti dengan solusi transportasi yang lebih baik di masa depan.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau via whatsapp timetoday wa channel
