TIMETODAY.ID, BOGOR – Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Perhubungan (Dishub) untuk menghentikan sementara layanan operasional BisKita Trans Pakuan memicu polemik. Keputusan yang berlaku mulai 1 Januari 2025, tidak hanya mengejutkan masyarakat pengguna transportasi umum, tetapi juga memancing respons keras dari DPRD Kota Bogor.
Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, menyatakan kekecewaannya terhadap penghentian layanan transportasi yang menjadi andalan masyarakat Bogor. Ia menilai langkah tersebut diambil sepihak tanpa melibatkan atau memberi informasi terlebih dahulu kepada DPRD.
“Kami sangat kecewa. Pemberhentian ini dilakukan tanpa pemberitahuan kepada DPRD, dan dampaknya terhadap masyarakat sangat besar, apalagi di tengah masa liburan seperti sekarang,” ujarnya.
Selama pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025, DPRD telah mengalokasikan suntikan dana sebesar Rp10 miliar untuk memastikan operasional BisKita Trans Pakuan tetap berjalan.
Menurut Rusli, catatan khusus mengenai keberlanjutan layanan transportasi ini telah disampaikan secara rinci kepada Pemkot Bogor dalam setiap tahapan rapat kerja.
Namun, keputusan penghentian tetap terjadi. Bahkan hingga pembahasan akhir RAPBD 2025, Dishub Kota Bogor tidak memberikan indikasi adanya rencana pemberhentian.
“Kami mendapatkan informasi bahwa pemerintah pusat masih memberikan subsidi pelayanan hingga akhir 2025. Namun, kenyataannya layanan ini justru dihentikan. Ini menjadi tanda tanya besar bagi kami,” tegas Rusli.
Penghentian BisKita Trans Pakuan dinilai berdampak luas, terutama bagi masyarakat yang mengandalkan transportasi ini dalam keseharian mereka. Momentum liburan awal tahun pun memperburuk situasi, di mana kebutuhan akan transportasi meningkat drastis.
Rusli memastikan DPRD akan segera memanggil Dishub Kota Bogor untuk meminta klarifikasi terkait keputusan ini.
“Kami harus tahu alasan sebenarnya di balik penghentian ini, dan evaluasi mendalam akan dilakukan,” tambahnya.
Selain menyayangkan keputusan mendadak, Rusli juga mempertanyakan kesiapan operator layanan saat ini, yakni PT. Kodjari. Dalam masa transisi pengelolaan, ia menilai penting bagi Pemkot Bogor untuk mempersiapkan Perumda Trans Pakuan sebagai operator utama BisKita Trans Pakuan.
Selain itu, keterlibatan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bogor dianggap perlu untuk mencegah monopoli layanan transportasi di kota ini.
“Kita harus menciptakan ekosistem transportasi yang sehat. Jika operator saat ini tidak siap, transisi harus dilakukan dengan melibatkan pihak yang lebih kompeten, termasuk membuka peluang bagi operator lain di Kota Bogor,” tandas Rusli.
Kasus penghentian layanan BisKita Trans Pakuan ini menjadi sinyal bahwa reformasi transportasi di Kota Bogor masih menghadapi tantangan besar. Rusli berharap Pemkot Bogor dapat segera menemukan solusi terbaik untuk menjaga layanan transportasi yang andal dan inklusif bagi seluruh masyarakat.
Dalam beberapa minggu mendatang, DPRD akan memantau perkembangan kebijakan terkait BisKita Trans Pakuan, sembari memastikan pelayanan kembali normal tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat luas. ***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau via whatsapp timetoday wa channel
