TIMETODAY.ID, BOGOR – Pemberhentian layanan Biskita Trans Pakuan menuai polemik di tengah masyarakat. Menanggapi isu tersebut, DPRD Kota Bogor melalui Komisi II dan Komisi III menggelar rapat gabungan bersama Dinas Perhubungan (Dishub), Perumda Trans Pakuan, dan PT. Kodjari selaku operator layanan, Rabu (8/1/2024).
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasbi Alatas, menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas pihak selama masa transisi untuk menjaga pelayanan transportasi, terutama bagi pelajar yang menjadi pengguna utama Biskita.
Ia menegaskan bahwa DPRD akan mendukung langkah Pemkot Bogor dengan menyediakan empat unit bus DPRD sebagai tambahan dari enam unit bus yang sudah disiapkan pemerintah.
“Insyaallah kami dari DPRD akan mendorong penggunaan bus DPRD setelah menyelesaikan masalah administrasi,” kata Hasbi.
Hasil koordinasi antara Pemerintah Kota Bogor, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, dan Wali Kota Bogor terpilih Dedie A. Rachim menghasilkan keputusan bahwa subsidi dari pemerintah pusat untuk Biskita Trans Pakuan akan kembali turun.
DPRD Kota Bogor juga berencana melakukan koordinasi langsung dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) guna memastikan kelanjutan program transportasi di Kota Bogor dan pengembangan Biskita.
“Intinya kami dari DPRD mendukung penuh pelayanan Biskita dan akan mendukung Pemkot Bogor untuk bisa melewati masa transisi ini,” jelas Hasbi.
Kepala Dishub Kota Bogor, Marse Hendra Saputra, menyatakan bahwa hasil rapat ini menunjukkan adanya dukungan penuh dari DPRD terhadap Dishub. Dukungan tersebut mencakup anggaran, kajian, dan prosedur untuk memastikan keberlanjutan Biskita hingga 2026.
“Skema lanjutan Biskita di 2026 akan segera digodok bersama Pemkot Bogor dan DPRD setelah subsidi pemerintah pusat dipastikan berlanjut di 2025,” ujar Marse.
Dukungan ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan layanan transportasi bagi masyarakat Kota Bogor. ***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau via whatsapp timetoday wa channel
